 |
| Pidato Presiden RI Joko Widodo |
Bismillahirrahmanirrahim,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bersama-sama bersyukur ke
hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita
dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Hari ini di depan sidang yang terhormat,
saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden
Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Kita patut berterimakasih kepada para
pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno,
Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid,
Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas perjuangan dan kerja keras para
pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh
rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia
Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.
Persatuan Indonesia sudah kokoh,
pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk
melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki
hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta
siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok
Tanah Air.
Lebih dari itu, Indonesia yang
membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah
negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi
terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi
salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013,
indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.
Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal
jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, saat ini Indonesia juga
mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah
seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam
15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik
Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun
rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk
sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa
Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita
harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala
persoalan yang menghadang di hadapan kita.
Selama ini kita terjebak pada pemahaman
bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian
nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih
seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi,
menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi
kelangsungan hidup bangsa.
Menipisnya budaya saling menghargai,
mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi
resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media,
dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego
masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan,
budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.
Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan
semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan
menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif
ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik
untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.
Masyarakat mudah terjebak pada histeria publik’ dalam merespon suatu
persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional.
Tanpa kesantunan politik, tatakrama
hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan
kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain
termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa
Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Sekarang ini siklus perekonomian global
maupun nasional kurang menggembirakan. Goncangan ekonomi seperti itu
bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami
berulangkali. Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat.
Selain itu, banyak masalah mendasar yang
menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan
pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga
pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap
wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.
Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian
ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara sangat
besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah
ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan
pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar
600 ribu barel per hari.
Sementara itu, di bidang kesehatan, gizi
buruk dan angka kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah
utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai
sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar. Selain itu, kita juga belum
mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok
masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4.
Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga
meningkat.
Indonesia juga dihadapkan pada beberapa
cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua, dan
dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan lalu
pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut
sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil.
Pemerintah tentu tidak hanya berpangku
tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan
kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan
penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat
Hercules.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan!
Pada tahun-tahun awal kemerdekaan,
bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu melawan
penjajah yang ingin kembali berkuasa.
Dalam kondisi sulit seperti itu,
hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat,
dan antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin sangat erat dan
mendalam. Semangat persatuan mereka laksana semen yang menyatukan
butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh. Karena persatuan itu, kita
tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh
persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu
membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan
kepentingan jangka pendek. Sehingga kedaulatan politik, kemandirian
ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud.
Seperti Saudara-saudara ketahui, saya
baru saja melakukan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil
guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program
aksi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat,
membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan
Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji
saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan
mereka.
Saudara-saudara yang saya banggakan,
Konsolidasi demokrasi telah kita raih.
Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan
transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan
yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan
harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan
meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif,
inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan
sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanpa keberanian melakukan lompatan
tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan
nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan
nasional.
Sejauh ini Pemerintah senantiasa menjaga
APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal
diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan
penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan
pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran
dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam
batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi
agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur,
ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Saya memahami, kebijakan yang saya ambil
di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah
seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat.
Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah awal yang saya tempuh adalah
mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan
jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan
distribusi BBM. Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi
produktif.
Sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar
240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya
dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati
oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di
pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itulah yang saya sebut sebagai praktik
yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan
untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan
kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan
sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pemerintah menyadari kebijakan
pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup
kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit,
pada saatnya akan berbuah manis.
Banyak infrastruktur dan fasilitas
publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh
masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat
miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari
belenggu kemiskinan. Banyak program perlindungan sosial yang dapat
dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja.
Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua
itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi
lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran.
Bagi masyarakat kita yang kurang
beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan
Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga
akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem
Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai program itu merupakan jaring
pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada
saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.
Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang
produktif.
Saudara-saudara yang saya muliakan,
Sejalan dengan nafas Nawacita,
Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita
bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa,
bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera.
Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan
dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk
mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.
Di bidang energi, dalam sepuluh bulan
ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik
di berbagai pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan
industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin
pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita.
Kita juga perbanyak pasar rakyat, agar
menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif.
Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan
Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk
industri pertanian dan pertambangan.
Pemerintah juga mengupayakan agar
beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan
kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi
pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi
akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan
kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak
bangsa.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak
boleh lagi memunggungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang
luas, memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi
persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu
kita selamatkan. Kita juga harus melindungi laut kita dari ancaman
keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk
ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan
penjarahan sumber daya laut.
Salah satu agenda saya yang terpenting
adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari
infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal
yang produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan
ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang
laut yang baik.
Seiring dengan itu, kita juga harus
menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia.
Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah
bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan
penuh kesungguhan.
Itulah bagian awal dari upaya kita untuk
menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas
untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan
global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi
Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Guna mendorong penguatan ekonomi
nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan
penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk
menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi
juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti
politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan
penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang
tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh.
Seperti digariskan dalam UUD 1945,
prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini
menuntut Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara
bebas, mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Untuk itu Indonesia akan terus
mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi
penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma
regional dan global.
Indonesia akan terus berkontribusi dan
berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan
kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin
Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus
mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta
menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan
senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.
Kita juga akan membangun kekuatan
pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi
dalam negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak
hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu
mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan
pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter
negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.
Sejalan dengan itu, dalam rangka
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi
KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadi
pendorong pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga
penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang
modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif.
Pemerintah juga telah membentuk Panitia
Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang
kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK
yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif,
dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah
Republik yang dikotori oleh korupsi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Secara khusus saya ingin memberikan
perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun
Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus
Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah
memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua.
Pemerintah juga berkomitmen untuk
melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan
emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara
lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara
lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta
membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
Saat ini Pemerintah sedang berusaha
mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan
kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada
rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul
beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan
yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk
menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Di akhir pidato kenegaraan yang
terhormat ini, saya ingin berterimakasih atas ketulusan, kesabaran, dan
optimisme Saudara-saudara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga
Pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan transformasi fundamental
perekonomian nasional.
Juga kepada beberapa perwakilan
Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan,
pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan teknologi, olah raga, dan
lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa, yang ikut
hadir bersama-sama kita di ruangan yang terhormat ini.
Kita membutuhkan lebih banyak lagi
pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung
tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong.
Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan
nasional revolusi mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali
nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan,
tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan dukungan tulus, kesabaran, dan
sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi
fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya
akan berbuah manis.
Mengakhiri pidato ini, saya ingin
mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1953;
“…kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya.”
Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras,
butuh pengorbanan. AYO KERJA untuk bangsa! AYO KERJA untuk negara! AYO
KERJA untuk rakyat!
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 14 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
kamu bajak pidatonya ya?
BalasHapus